penulisan Hukum / Tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)”. 3 Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. , M. detikSumutKamis, 01 Des 2022 21:55 WIB Gubsu Sebut Masalah Agraria di Sumut Tinggi gegara Banyak Penyerobot Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan kondisi agraria di Sumut banyak persoalan. 1. 2. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha adalah: Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan dan. Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (“ UUPA ”) beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Konflik agraria ini melingkupi 624. Si Direktur PUSHAM UII Analisis Hukum Terhadap Kasus Sengketa Tanah Proyek Pemukiman TNI-AL Di Pasuruan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Law community Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa. Bapak H. Kasus pertanahan ini cukup kolosal dan menarik perhatian bangsa selama tahun 2010. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 62 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN FORMAT BERITA ACARA HASIL. Berikut adalah Materi Perkuliahan Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya : 1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria: Isi dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. Contoh Konflik Agraria di Indonesia yang Mencuri Perhatian. Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Hak Atas Tanah yang Dapat Diperoleh WNA. PERBUATAN HUKUM TERTENTU DALAM SISTIM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Editor. Terhadap kasus antara MBG dan BS ini, terdapat beberapa kasus lain yang berkaitan. Ibid. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum. Salah satu contoh ketika munculnya sengketa. Ad. Geni, dan Muh. menjadi beberapa contoh kasus y ang ditemukan dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. 10 No. Contoh Hukum Agraria. Karena bagi rakyat asli, Hukum Agraria Kolonial/penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. 80. Hum INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TAHUN 2017 ABSTRAK Sertifikat. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM. Aparat hukum mengeklaim pohon. Nama : Heliana Komalasari NPM : 0906519690 Tugas : 5 artikel tentang hak atas tanah Mata Kuliah : Hukum Agraria Kasus I : Kab. Kasus-kasus ini melibatkan sengketa hukum perdata internasional terkait hak properti, hak masyarakat adat, dan tanggung jawab korporasi. Contoh yang terjadi yaitu kasus yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah HPL Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di lokasi Pameran Pekan. Konflik agraria di nusantara terus terjadi. Terjadinya hak milik sesuai dengan Undang–Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 22, yaitu: 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 137 4 Abdurrahman, 2004, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia, Jakarta : Akademik Persindo, hal. Demikianlah pembahasan artikel mengenai √ Hukum Agraria : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Asas, Bidang & Ruang Lingkupnya Lengkap. 5 Tahun 1960. Sebelum ada Kebijakan Satu Peta (KSP), Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki data, peta, dan informasi geospasial masing-masing. Ibu Dr. Dalam. Laporan Per Agustus 2021,. com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, terdapat 32 lokasi/kasus agraria prioritas tahun 2021 yang masuk dalam non- kawasan hutan. 1. 1. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada. ’’. 1. Hancurnya penyokong kehidupan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan karena semakin rusak dan sempitnya. H. Sumber Hukum Tertulis. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM ringan yang terjadi di Indonesia. dapat membawa akibat ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak pemegang hak atas tanah yang tentunya sangat tidak diharapkan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. 2 Analisa Kasus Kasus tersebut merupakan kasus yang kompleks. Namun faktanya sengketa dan konflik agraria terjadi di banyak daerah di penjuru negeri hingga di saat ini. JAKARTA, KOMPAS. Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Hukum Agraria khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah yang dibebaskan untuk pelebaran jalan Ngaliyan – Mijen dan hambatan-hambatan yangPada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. 12. Pada 24 September 2020, Undang-Undang (UU) No. I. 1): Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Kata Kunci: Peralihan Hak Milik;. 195 3 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana Prenada MediaDi dalam UUPA, terdapat tujuh asas, yang menjabarkan hak dan kewajiban. E. Pada 26 Maret. Disusul berdirinya firma hukum Adnan Buyung Nasution & Assosiates (ABNA) pada 1969, dan Mochtar, Karuwin, Komar (MKK) pada 1971. KISAH CERITA SAYA SEBAGAI NAPI TELAH DI VONIS BEBAS, BERKAT BANTUAN BPK PRIM HARYADI SH. 1. UU Cipta Kerja, akan menimbulkan banyak masalah di isu agraria. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan, setidaknya ada 212 letusan konflik. Hal ini mengingat tahapan kerjasama BOT adalah: - Masa Konstruksi. Perebutan Hak Asuh Anak. Sebagai contoh, di masa yang lalu pernah dibentuk Pengadilan Ekonomi sebagaiPada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara rakyat dengan pemerintah. B. Rosdalina Bukido. 764 Indonesian Notary Vol. Dengan 692 kasus aduan, artinya ada sekitar 4 kasus aduan setiap hari kerja terkait konflik agraria. x + 93 halaman. Dengan melihat secara sinkronisasi dan konsistensi berbagai aturan hukum di bidang pertanahan dalam kaitannya dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengenai SDA, khususnya di bidang pertanahan, dengan tidak melepaskan kaitannya dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sebagai payung. yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Akhir Januari lalu, tiga petani di Desa Ale Sewo, Soppeng, salah satunya berusia 75 tahun, divonis bersalah karena menebang pohon jati yang ditanam keluarga mereka. NAMA: YUSNITA IBRAHIM. Instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk merepresi warga adalah KUHP, UU Perkebunan [Pakel], dan UU Minerba jo UU Cipta. Dari data ini menunjukkan bahwa kasus perkebunan menempati urutan teratas. x 3. Jakarta:. Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masih mewarnai berbagai. Periodesasi – Hukum Agraria. dalam bukunya “Hukum Adat dalam Yurisprudensi” (hal. 17Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 1. PENDAHULUAN A. menimbulkan kasus penguasaan tanah secara tumpang tindih/sertipikat ganda. Hak-Hak Keagrariaan Adat Dalam Politik Hukum Agraria Indonesia Di Era Globalisasi (Kasus Eks Marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan) Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance; Implementasi Konsep Polri Pre-Emptif Dalam Upaya Penanggulangan . Tanah Negara dan Tanah Ulayat (1)TUGAS 3. 05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pengertian Hak Guna Usaha. 5. 1. menjadi beberapa contoh kasus y ang ditemukan dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM. Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria tersebut lazim disebut dengan UUPA. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah sengketa tanah. 300 hektar, dan 11. Pluralisme Hukum dan Upaya Menemukan Keadilan Agraria Halaman 1 - Kompasiana. 000 warga akan dieksekusi berdasarkan putusan MA. Dasar hukum konversi hak atas tanah terdapat di bagian Kedua UUPA tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi, yaitu pasal I hingga Pasal VIII. 042) AS-A3 Dosen Pembimbing : Dr. Banyak contoh kasus bisa disebut dari "sabang sampai merauke" , misalnya Kasus PT Freepot di Papua, kasus pertambangan emas dan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. 039) AS-A3 Abubakar Tamaraw (16. Pasal ini menentukan bahwa hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan. Seperti contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 PK/Pdt/2017 yaitu terbitnya 2 (dua). Yos Yohan Utama SH M. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Penertbit Djambatan, Edisi Revisi 1999, hlm. Hayatul Ismi , Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional,. 5. misalkan kasus hutang piutang dimana pelaku melakukan wanprestasi, maka ia dianggap tidak mampu. AGRARIA INDONESIA (STUDI KASUS PP NO. 1. Catatan. Diakses Februari 2017. 048. JAKARTA, KOMPAS. 1. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sehubungan dengan hal tersebut, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, terhadap kasus pertanahan memberikan respons / reaksi /. “ Hukum Terhadap Kasus Sengketa Tanah Proyek Pemukiman TNI-AL Di Pasuruan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria ” Sengketa tanah Prokimal (proyek pemukiman TNI AL) meletus tahun 1998. Makna Agraria dan Hukum AgrariaJudul Contoh Tesis Hukum Agraria. 3 ASAS HUKUM. Kekerasan yang dialami masyarakat adat yang mendiami hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan. Menurut Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, politik hukum adalah (hal. Dengan melihat kenyataan-kenyataan ini, praktik mafia tanah adalah bagian penting penyumbang konflik agraria yang mengakibatkan proses-proses perampasan tanah dengan cara-cara melawan hukum. Akibatnya, makin banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dan mengakibatkan konflik lahan di Indonesia. Kasus yang akan dibahas pada analisis ini merupakan hasil dari Putusan Mahkamah Agung No. 1. Mereka adalah Sahidin, Jamadi, dan Sukardi. "Soal kebijakan, intinya. Penyelesaian kasus-kasus agaria masih minim. 35/ PUU-X/2012, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16 Nomor 2 Juni 2016. Ps. Termasuk untuk pencegahan serta penyelesaian konflik agraria. -----. Annisa Fitria SH MH M. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. JAKARTA, KOMPAS. pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, bahan hukum primer dan sekunder. Sisi menarik itu adalah masalah warisan yang diduga sebagai motif sang ibu angkat Angeline,. Terbukti reformasi agraria malah menjauhkan rakyat dari sektor agraris. HUKUM AGRARIA. Dalam peraturan hukum agraria ini, setidaknya dikenal adanya tujuh asas (Anggraini, 2012:179). Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia. Lembaga Lingkungan Ecuador. CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, Duniaini tergolong sebegai penelitian hukum yang bersifat normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum yang relevan serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (case study). , Surayya, FH UI, 2010. 1. Konflik agraria akibat pembangunan PSN seperti di Rempang Batam bukanlah yang pertama terjadi. Tanggal 24 September 2020, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960,. Tahun 2014 -2016, menyelenggarakan inkuiri. Persoalan agraria menjadi peringkat pertama dalam sengketa peradilan di Indonesia. B. Tujuan kajian ini adalah untuk mendiskripsikan penyelesaian konflik agraria dalam konteks hak asasi manusia dan regulasi tentang. Provinsi Riau menempati posisi pertama dengan 29 kasus. 95. Asas kenasionalan; asas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1. berbagai aspek hukum. Penyelesaian melalui proses mediasi. 2 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum), Jakarta : Rajawali, 1989, hlm. Soemitro Djojohadikusumo membentuk sebuah tim untuk mengkaji masalah pertanahan. 2 Tidak jauh berbeda dengan konflik agaria di Kabupaten Jayapura dimana konflik ini terjadiContoh pengadilan khusus yang telah. faktor penyebab permasalahan yang kedua yaitu dikarenakan faktor non hukum. kn 41. 2/ 2013, siapa yang berwenang memberikan hak atas tanah untuk kasus-kasus dibawah ini: a. Kehadirannya telah melalui proses yang panjang dan menjadi tonggak penting bagi keadilan pertanahan di masyarakat Indonesia. Dari seluruh kawasan hutan seluas 130 juta hektar maka areal yang telah selesai ditatabatas (istilahnya “temu gelang”) baru sekitar 12 persen (14,2 juta hektar). KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA. Dalam artikel ini akan dibahas akar. Sengketa adalah perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. 5 Tahun 1960 sebagai landasan hukum materil pertanahan di Indonesia belum berjalan secara maksimal. 50 (PDF) PRINSIP KEHATI-HATI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ASASI TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPETEN SUKOHARJO, 08. lebih ringkas, sederhana, diserta dengan contoh-contoh kasus untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mengikuti uraian yang disampaikan dalam buku ini. 4 4. INFO NASIONAL-Program bidang agraria pemerintah Jokowi terbagi dua yakni Program Sertifikasi Tanah dan Program Redistribusi Lahan. 4 Populisme merupakan politik agraria yang terkandung dalam UUPA, yang mengakui hak individu atas tanah. dan arah kebijakan politik hukum agraria nasional, khususnya hubungan manusia dengan tanah yang berisi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Hukum agraria nasional pert ke 2 Annisa Fitria SH MH M. 1. Sengketa tanah ini melibatkan warga di Meruya, Jakarta, dengan perusahaan swasta PT Porta Nigra. tanah yang. Dasar penyelesaian konflik agraria berbasis pemulihan hak dapat merujuk pada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 593 tertanggal 6 April 2020 kepada Bupati Lahat dan. 2. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. TAHUN AJARAN. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nasional. Kasus Sengketa Tanah Meruya Selatan, Jakarta Barat. 3 No. TUGAS HUKUM AGRARIA “SERTIFIKAT GANDA” MAKALAH OLEH : Yunitha Malondo (15. com - Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA) mencatat terdapat 241 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia sepanjang 2020. 5 of 1960 concerning Basic. Dalam perkembangannya penerapan hukum tanah. Tanah merupakan. Enam kasus itu melibatkan lahan seluas 213. Negara sebagai eigenaar, rakyat sebagai bezitter.